Kasus hak dan kewajiban warga negara

Itulah sepenggalan kata yang selalu masyarakat dengar dari salah satu perusahaan biskuit ternama, Kraft Indonesia, Oreo sekitar beberapa tahun lalu. Dengan yel-yel yang mudah dicerna seperti kasus di atas, sangat melekat kepada anak-anak. Hal ini cukup berlangsung lama di dunia perbisnisan, sehingga tingkat penjualan menurun drastis.

Kasus hak dan kewajiban warga negara

Demikianlah kutipan dari bunyi pasal 33 Undang-Undang Dasar tahun yang merupakan dasar hukum negara republik Indonesia. Pengelolaan kekayaan alam tersebut sepenuhnya dipercayakan kepada negara untuk pelaksanaannya.

Kemudian di dalam pelaksanaan amanah konstitusi tersebut sering-kali terjadi penyimpangan — penyimpangan yang dilakukan pemerintah, yaitu pengelolaan sumber —sumber kekayaan alam negara Indonesia tidaklah diperuntukkan bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyat, melainkan untuk kepentingan kelompok tertentu dengan dalih kepentingan umum yang sebenarnya hanyalah kegiatan memperkaya diri sendiri dan kelompoknya.

Kasus hak dan kewajiban warga negara

Selain itu hasil — hasil pengelolaan sumber daya alam Indonesia tidaklah sepenuhnya menjadi hak rakyat Indonesia karena telah dibatasi oleh kepentingan — kepentingan negara lain yang telah menjadi investor di negara Indonesia.

Kebijakan — kebijakan pemerintah seringkali terasa tidak memihak kepada kepentingan rakyat yang merupakan pemberi amanat dalam hal pengelolaan sumber daya alam.

Beberapa contoh produk Undang-Undang yang disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat pasca reformasi yang terasa betul keberpihakannya kepada kaum kapitalis dan menelantarkan kepentingan rakyat seperti misalnya Undang-Undang No.

Arsip Blog

Dalam pasal 4 ayat 3 Undang-Undang No. Jika kita tinjau kembali pada masa awal pembentukan Undang-Undang terkait pengelolaan hutan pada masa pemerintahan kolonial Belanda yaitu adanya Agrarische Besluit yang penerapannya di Indonesia dimulai pada tahun Bosch Ordonantie dengan diberlakukannya ordonansi yang menganut asas domein untuk wilayah Jawa hingga Madura, tetapi banyak mendapat pertentangan dari banyak pihak untuk wilayah — wilayah di luar Pulau Jawa dan Madura dikarenakan adanya hukum — hukum adat yang telah mengatur pembagian wilayah tersebut.

Dengan demikian terjadi kontradiksi yaitu tanah — tanah yang terletak di luar kawasan hutan diatur menurut UUPA yang mengakui hukum adat, sedangkan tanah — tanah yang terletak di dalam kawasan hutan masih tetap diatur menurut Bosch Ordonantie yang anti hukum adat.

Untuk mendukung peningkatan penanaman modal asing maupun modal dalam negeri di bidang pengusahaan sumber daya hutan maka lahirlah Undang-Undang No.

Pemerintah menerapkannya dengan mengeluarkan PP No. Produk kebijakan tersebut menyebabkan ekspansi secara masif lahan — lahan perkebunan untuk orientasi pemenuhan kebutuhan pasar global terutama adalah perkebunan kelapa sawit dan ekspansi pertambangan baik itu di sektor minyak dan gas bumi maupun mineral termasuk emas, nikel dan batu bara.

Account Options

Di lokasi — lokasi konsesi inilah berbagai bentuk pelanggaran HAM kerap terjadi. Sudah sejak lama dikawasan lahan hutan seluas hektar tersebut masyarakat Mesuji hidup berpindah — pindah di tanah ulayat mengelola dan menjaga kelestariannya karena memang wilayah hutan tersebut adalah wilayah hutan lindung.

Tetapi sejak keruntuhan rezim orde baru, lahan kosong hutan lindung tersebut beralih fungsi yang semula hutan lindung menjadi wilayah hutan tanaman industri sehingga mulailah berdatangan para transmigran yang mengubah wilayah tersebut menjadi lahan potensial dan menjanjikan untuk dikelola lebih lanjut.

Melihat peluang pengelolaan lahan yang sangat menjanjikan itu berdatanganlah perusahaan — perusahaan perkebunan untuk mengelola lahan tersebut dan masyarakat pada saat itu membiarkan saja hal itu terjadi dikarenakan dijanjikan oleh pihak perusahaan untuk dijadikan petani plasma yang mengelola lahan hutan tersebut.

Kasus hak dan kewajiban warga negara

Berbekal HGU perusahaan kemudian menggusur wilayah pemukiman warga yang tersebar di wilayah hutan dan sekitarnya. Dengan adanya penggusuran lahan yang sepihak ini, warga kemudian menagih janji perusahaan untuk mengembalikan pengelolaan lahan seluas hektar kepada masyarakat sebagai petani inti tetapi ditolak oleh perusahaan dengan dalih bahwa tanah tersebut sudah dijual oleh masyarakat kepada pihak perusahaan untuk dijadikan perkebunan kelapa sawit.

Kebebasan Beragama (Freedom of Religion)

Dengan berpatokan pada UU tersebut perusahaan merasa bahwa wilayah hutan seluas hektar tersebut menjadi wilayah dalam penguasaannya untuk dikelola dan dieksploitasi. Dengan demikian maka sudah seharusnya dan sepatutnya jika seluruh peraturan perundang-undangan yang ada haruslah mencerminkan semangat dan cita-cita Pancasila dan Undang-Undang Dasar Jika kemudian terdapat satu atau beberapa peraturan perundang-undangan yang tidak mencerminkan asas dan dasar hukum bangsa Indonesia maka pemerintah berkewajiban untuk mengubahnya atau bahkan mencabut peraturan perundang-undangan tersebut.

Terkait dengan asas dan dasar hukum bangsa Indonesia, maka tidak terkecuali perlakuannya untuk Undang-Undang No. Potensi merugikan rakyat tersebut terjawab dan terbukti kenyataannya dengan adanya konflik-konflik perebutan wilayah dan tanah garapan antara rakyat dan perusahaan-perusahaan perkebunan yang puncaknya adalah peristiwa konflik berdarah di daerah Mesuji.

Pasal 9 ayat 1 Undang — Undang No. Tetapi pada prakteknya Pasal 9 ayat 2 Undang — Undang No. Ketidaktahuan masyarakat tentang pembuatan kesepakatan yang diakui di mata hukum seringkali menjadi bumerang bagi mereka sendiri manakala mereka dipertemukan kepada pihak perusahaan dalam membuat perjanjian dan kesepakatan yang tidak dapat mereka buktikan kemudian di mata hukum ketika hak-hak mereka didalam kesepakatan yang telah dibuat tersebut terlanggar.

CIVIC EDUCATION: Kasus-Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara

Dimanakah letak keadilan bagi rakyat, dimanakah peran Negara dalam melindungi hak-hak rakyat yang memang jelas-jelas telah menjadi pemilik tanah tersebut sejak turun-temurun melalui hukum adat atau hukum tanah ulayat.

Kemudian keadaan itu diperparah dengan adanya Pasal 20 Undang — Undang No. Tidak sepantasnya Negara tetap membiarkan hal itu terjadi dan semuanya itu disebabkan karena ketidak-jelasan pengaturan didalam Undang — Undang No. Untuk menjawab pertanyaan tersebut haruslah ditinjau terlebih dahulu arti dan definisi HAM.

Ia menyatakan bahwa HAM dapat berupa hak hidup the rights of lifehak kemerdekaan the rights of libertyatau hak milik the rights of property.

Kuntjono Purbo Pranoto mengemukakan bahwa HAM adalah Hak yang dimiliki manusia menurut kodratnya yang tidak dipisahkan hakikatnya.Mengatur kepentingan manusia sebagai warga negara, sehingga hak yang telah diberikan oleh hukum atas suatu karya merupakan satu kesatuan yang diberikan perlindungan berdasarkan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat atau lingkungan.

Hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunaannya tergantung kepada kita sendiri. Contohnya: hak mendapatkan kehidupan yang layak, hak mendapatkan keamanan dan sebagainya. Kewajiban adalah sesuatu yang wajib dilaksanakan, keharusan atau sesuatu hal yang harus dilaksanakan.

Adapun. Training Center. SIGAP Training Center (STC) is icon which principle is The Best Security Training Center and the completeness of its specification is currently the best in the field of security. Hukum tata negara adalah hukum yang mengatur tentang negara, yaitu antara lain dasar pendirian, struktur kelembagaan, pembentukan lembaga-lembaga negara, hubungan hukum (hak dan kewajiban) antar lembaga negara, wilayah dan warga negara.

Hak itu merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan .

Penjaminan hak dan kewajiban antara negara dan warga negara terdapat dalam konstitusi negara, dalam hal ini UUD UUD adalah konstitusi Republik Indonesia. Pelaksanaan Hak dan kewajiban yang tidak seimbang, berimbang dan berat sebelah menimbulkan pertikaian, konflik, permusuhan dan kekerasan.

Kasus Pelanggaran Hak dan Pengingkaran Kewajiban Warga Negara di Indonesia - MaoliOka